Blog
Tata Cara Pelaporan Dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak - BIA Tax Learning
Tata Cara Pelaporan Dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 29 Maret 2017 telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang baru yakni PER Nomor 03/PJ/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Paj.
Read More
Laporan Penempatan Harta Tambahan Yang Berada di Wilayah NKRI - BIA Tax Learning
Bapak Jhon Eddy, yth. Saya merupakan seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang berdomisili di Jakarta dan telah mengikuti Tax Amnesti (TA) pada periode tahap kedua. Saya bergerak di bidang perdagangan spare part yang peredaran brutonya masih dibawah jumlah sebesar Rp 4,8M, sehingga dalam pelaporan pajaknya saya menggunakan tarif.
Read More
Pajak Bisa Intip Rekening, Sri Mulyani Jamin Setoran Mengalir Deras
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, dengan disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi UU, menjadi modal bagi pemerintah dalam penguatan basis data perpajakan. "Disahkannya Perppu Nomor 1/2017 menjadi UU akan sangat bermanfaat dalam penguatan basis d.
Read More
Direstui DPR, Sri Mulyani: Sekarang Pajak Siap Intip Rekening
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, dengan disetujuinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi UU, sekaligus menjawab keraguan atas komitmen Indonesia terhadap peningkatan transparansi sektor keuangan. Hal tersebut .
Read More
Sri Mulyani: Rekening Hanya Bisa Diintip Petugas Pajak Tertentu
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan data atau informasi para wajib pajak dalam implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI) dijaga kerahasiaannya oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). Bah.
Read More