Blog
PMK Terbaru, Ada Aturan Soal SPT Tahunan dan SPT Masa Pajak Karbon
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024 turut memerinci jenis-jenis SPT yang kedepan bakal digunakan untuk pelaksanaan kewajiban pelaporan pajak karbon. Merujuk pada Pasal 162 ayat (1) PMK 81/2024, terdapat 2 jenis SPT pajak karbon, yakni SPT Tahunan Pajak Karbon dan SPT Masa Pajak Karbon. “SPT Tahunan Pajak Karbon memuat data mengenai per.
Read MorePiutang Tak Tertagih Bisa Jadi Biaya ? Simak Syarat Lengkapnya
Jakarta, DDTCNews – Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal ayat () huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 105/2009 s.t.d.t.d PMK 2017/2.
Read MoreCoretax DJP : NSFP Bakal Diberikan Otomatis Setelah PKP Submit Faktur
Nomor seri faktur pajak (NSFP) akan diberikan secara otomatis atas setiap faktur pajak yang sudah dibuat seiring dengan implementasi coretax administration system. Penyuluh Pajak Ahli Pertama Ditjen Pajak (DJP) Iqbal Rahadian mengatakan NSFP akan diberikan secara otomatis oleh sistem ketika pengusaha kena pajak (PKP) sudah melakukan submit dan men.
Read MoreCoretax DJP : PKP Harus Upload Perincian Penyerahan Faktur Eceran
Ditjen Pajak (DJP) bakal mewajibkan pengusaha kena pajak (PKP) untuk mengunggah perincian data terkait dengan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang menggunakan faktur eceran. Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Iqbal Rahadian menjelaskan bahwa kewajiba.
Read MoreUbah Sandi Akun Coretax , Fiskus : Tak Perlu Cantumkan EFIN
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sidrap melakukan kunjungan kerja kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Sidenreng Rappang guna menyosialisasikan penerapan coretax administration system. Kepala KP2KP Sidrap Hairul menjelaskan Dinas PM-PTSP berwenang memastikan pelaku usaha memenuhi ke.
Read More