Blog
Penggunaan NIK sebagai NPWP Diharapkan Bisa Tutup Compliance Gap
JAKARTA, DDTCNews - Penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) diharapkan dapat membantu mengatasi masalah compliance gap dalam sistem perpajakan Indonesia. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan salah satu dari 4 pilar kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak untu.
Read MoreWP Bisa Ajukan Pembetulan Suket Meski PPS Sudah Berakhir, Asalkan...
JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan surat keterangan (suket) program pengungkapan sukarela (PPS) meski periode program tersebut telah berakhir pada 30 Juni 2022. Merujuk pada Surat Edaran No. SE-17/PJ/2022, kondisi tersebut hanya berlaku apabila permohonan pembetulan yang dimaksud adalah pembetulan kesalahan penu.
Read MoreSalah Tulis dan Hitung dalam Suket PPS, KPP Bisa Lakukan Penelitian
JAKARTA, DDTCNews – Kantor pelayanan pajak (KPP) dapat melakukan penelitian atas kesalahan penulisan atau penghitungan dalam surat keterangan (suket) program pengungkapan sukarela (PPS). Data mengenai kesalahan penulisan serta kesalahan penghitungan disediakan langsung oleh Ditjen Pajak (DJP) melalui sistem informasi. "Penelitian ... d.
Read MoreDJP Terbitkan Surat Edaran Soal Pembetulan dan Pembatalan Suket PPS
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan Surat Edaran No. SE-17/PJ/2022 tentang petunjuk teknis pembetulan atau pembatalan surat keterangan pengungkapan harta bersih. Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 196/2021, surat keterangan dapat dibetulkan atau dibatalkan jika harta bersih yang diungkapkan wajib pajak tak.
Read MoreOmzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Untuk Membangkitkan UMKM
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyebut ketentuan mengenai batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta akan mendorong pemulihan UMKM dari pandemi Covid-19. DJP menjelaskan fasilitas omzet tidak kena pajak sejumlah Rp500 juta per tahun berlaku pada wajib pajak orang pribadi UMKM. Kebijakan itu telah resmi berlaku pa.
Read More