Blog
DJP Minta Wajib Pajak Cek Lagi Jika Terima Email Berisi Data Harta
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak perlu mengecek kebenaran data harta jika menerima email dari Ditjen Pajak (DJP) terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (10/6/2022). Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Moham.
Read MoreAturan Pajak Natura Sebentar Lagi Terbit, Ini Penjelasan Kemenkeu
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah untuk mengenakan pajak natura alias pemberian fasilitas maupun kenikmatan yang diterima bos perusahaan dari kantor, nampaknya akan segera terealisasi dalam waktu dekat. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, saat ini Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terkai.
Read MoreBerikut Jenis Pajak yang Bisa Dijadikan Tumpuan Penerimaan Tahun Depan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar memperkirakan, pertumbuhan penerimaan pajak pada 2023 tidak akan setinggi tahun ini. Hal ini sejalan dengan perkiraan harga komoditas yang kembali normal. Menurutnya, kontribusi penerimaan saat ini memang cukup terbantu dari meningkatnya harga komo.
Read MoreAjak Ikut Tax Amnesty Jilid II, Ditjen Pajak Kirim E-mail kepada 18 Juta WP
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali mengirimkan pengingat kepada para wajib pajak untuk mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II. Adapun, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengungkapkan, pengingat tersebut diki.
Read MoreNIK Akan Jadi NPWP, Bagaimana Keamanan Data Wajib Pajak?
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam sistem pembayaran pajak. Rencana ini akan dilakukan pada tahun 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan addendum dengan Dinas K.
Read More