Blog
Pemerintah Lakukan Pembahasan PPh Final Kripto 0,03%
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai melakukan pembahasan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final bagi masyarakat yang berinvestasi di aset kripto. Berdasarkan sumber CNBC Indonesia mengatakan besaran PPh mulai mengerucut ke angka 0,03%. Kendati demikian, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Read MoreIni masukan pengusaha dan konsultan pajak soal kebijakan alternative minimum tax
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah saat ini tengah mengajukan penerapan kebijakan alternative minimum tax (AMT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. RUU KUP saat ini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kem.
Read MorePemprov DKI Jakarta berikan keringanan pajak bumi bangunan hingga 20%
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan untuk piutang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2). Keringanan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal tahun 2021. Dalam Pasal 3 disebutkan, "Besaran keringanan pokok piu.
Read MoreCORE memproyeksi realisasi penerimaan pajak tahun ini mencapai 89%-93% dari target
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy memproyeksikan pertumbuhan penerimaan pajak akan berada di kisaran 5% sampai 10% atau sampai dengan akhir tahun 2021 akan berada pada angka Rp 1175 triliun sampai Rp 1122 triliun atau kisaran realisasinya mencapai 89% sampai 93% dari target. Yusuf .
Read MorePemerintah sisir 9.496 wajib pajak badan yang merugi, akan dikenakan pajak 1%
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menarik pajak para korporasi atau wajib pajak (WP) badan yang merugi dengan skema alternative minimum tax (AMT). Rencananya, tarif yang akan diberlakukan pemerintah sebesar 1% dari peredaran usaha. Agenda tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Und.
Read More