Blog
Telah terbit, inilah rincian aturan baru tax holiday
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah Paket Kebijakan XVI diumumkan pada 16 November lalu, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Aturan tentang tax holiday ini sudah ditetapkan Kementerian Keuangan pada 26 November lalu, namun baru diundangkan pa.
Read MoreKemkeu: Reformasi pajak tetap berjalan tanpa menunggu revisi UU KUP
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) masih macet. Meski pembahasan RUU KUP masih jalan di tempat, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan reformasi perpajakan tetap dijalankan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tidak pernah menunda refo.
Read MoreProses Penelitian PPh Final Pengalihan Hak bagi Pengembang Dipermudah
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mempermudah proses penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Final atas pengalihan hak atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah atau bangunan bagi para pengembang. Keterangan pers DJP yang diterima di Jakarta, Senin (26/11), menyebutkan hal tersebut diteg.
Read MorePekan depan, revisi tax holiday dan mini tax holiday mulai efektif
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perluasan kebijakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan alias Tax Holiday akan berlaku awal pekan depan. Dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2018, juga akan tertuang kebijakan mini tax holiday yang ditujukan untuk nilai investasi yang lebih kecil. Deputi Bidang Koordina.
Read MoreCITA: Keringanan pajak membuka kunci kemandekan sektor properti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan mengubah aturan pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) serta memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Nantinya, pemerintah akan menaikkan batas kenaikan pengenaan PPnBM properti mewah dari Rp 20 miliar menjadi Rp 30 miliar dan akan menurunkan PPh pasal 22 untuk p.
Read More