Blog
Mulai 12 April! Pengajuan Izin Kuasa Hukum Pajak Harus Via IKH Online
Permohonan izin kuasa hukum di Pengadilan Pajak akan mulai dilayani via IKH Online mulai 12 April 2024. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (20/3/2024). Berdasarkan pengumuman dari Sekretariat Pengadilan Pajak, aplikasi IKH Online akan diluncurkan pada 12 April 2024. Pada saat bersamaan, pengajuan izin kuas.
Read MorePunya Fiscal Privileges, Diplomat Tak Kena PPh di Indonesia?
Pejabat perwakilan diplomatik tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia. Hal ini lantaran pejabat diplomatik tidak termasuk ke dalam subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Ketentuan itu berlaku dengan 3 syarat. Pertama, diplomat tersebut bukan warga negara Indonesia (WNI).
Read MoreIni Opsi Jika Wajib Pajak UMKM Ternyata Kelebihan Setor PPh Final
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh unifikasi dianggap telah disampaikan ketika penyetoran PPh final oleh wajib pajak UMKM telah mendapat validasi. Adapun validasi didapatkan dengan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN). Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 164/2023, SPT Masa PPh unifikasi dianggap telah disampaikan sesuai dengan tanggal validasi N.
Read MoreBilling 411128-423 PPh Final UMKM, Tidak Bisa Lagi Input NPWP Lain
Pembuatan kode billing terkait dengan PPh final UMKM dengan kode akun pajak (KAP) 411128 dan kode jenis setoran (KJS) 423 menggunakan NPWP pihak pemotong atau pemungut pajak. Adapun KAP/KJS 411128-423 untuk pembayaran PPh final atas penghasilan dari usaha yang diterima/diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) yang dipotong/dipu.
Read MoreWP UMKM Dianggap Telah Lapor SPT Masa PPh Unifikasi Jika Begini
Wajib pajak UMKM yang telah melakukan penyetoran PPh final dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh unifikasi. Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (3) PMK 164/2023, wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) yang melakukan penyetoran PPh final harus.
Read More